BRIDA Sumenep Perkuat Kebijakan Pembangunan Berbasis Bukti, Hadapi Tantangan Sinergi dan Akses Data
SUMENEP, Eljabar.com – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menegaskan komitmennya dalam mengawal penerapan Evidence-Based Policy (EBP) atau kebijakan berbasis bukti untuk memastikan setiap program pembangunan daerah berlandaskan data, fakta, dan analisis ilmiah.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan, dalam keterangannya kepada media, Kamis, 17 Juli 2025.
Menurut Benny, meski penting, penerapan EBP masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Salah satunya ialah minimnya kualitas dan kuantitas penelitian yang sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Ia menilai hal itu disebabkan kurangnya sinergi antara lembaga penelitian dan para pengambil kebijakan.
“Banyak riset tidak sejalan dengan prioritas pembangunan karena lemahnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor,” ungkapnya.
Benny juga menyoroti sulitnya akses terhadap hasil riset yang seharusnya bisa dijadikan dasar penyusunan regulasi. Meskipun secara normatif ada ruang bagi pemanfaatan riset, hubungan kelembagaan antara peneliti dan birokrasi belum berjalan optimal.
“Ini menjadi kendala besar dalam pengambilan keputusan berbasis data,” tambahnya.
Ia juga menekankan sejumlah hambatan lain, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur riset, hingga rendahnya keterbukaan data publik yang komprehensif.
“Data dari BPS memang ada, tapi banyak informasi yang dibutuhkan tidak tersedia secara terbuka atau detail,” lanjut Benny.
Selain itu, terdapat kesenjangan antara bahasa akademik dalam laporan penelitian dengan bahasa kebijakan yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh para pemangku kebijakan.
Sebagai solusi, BRIDA Sumenep tengah merancang pedoman atau regulasi yang mengatur mekanisme penyelenggaraan penelitian agar lebih tepat sasaran dan aplikatif bagi pembangunan daerah.
“Dengan pendekatan EBP, kami berharap kebijakan daerah dapat dirumuskan secara lebih efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Ury)
