Farhan Ungkap Hasil Sensus Kewilayahan, Sanitasi Jadi Tantangan Besar Pembangunan Kota Bandung

BANDUNG, eljabar.com  – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan hasil sensus kewilayahan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung selama satu tahun terakhir. Data yang telah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut kini menjadi fondasi baru dalam penyusunan arah pembangunan Kota Bandung ke depan.

Sensus yang mencakup 1.597 RW dan hampir 10 ribu RT itu menghadirkan gambaran lebih utuh mengenai kondisi riil masyarakat Kota Bandung. Di balik keberhasilan pengumpulan data yang komprehensif tersebut, tersimpan sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

“Data ini menjadi pijakan penting bagi arah pembangunan ke depan,” ujar Wali Kota Bandung, saat menyampaikan paparan di Aula Pendopo Kota Bandung, Rabu (08/04/2026).

Salah satu temuan yang menjadi perhatian utama adalah masih tingginya jumlah rumah dengan kondisi sanitasi yang tidak layak. Berdasarkan hasil sensus, sekitar 27 persen rumah tangga di Kota Bandung masih menghadapi persoalan sanitasi.

Dari sekitar 800 ribu rumah yang tercatat, hampir 200 ribu di antaranya masih memiliki masalah sanitasi yang berpotensi menimbulkan berbagai dampak kesehatan bagi masyarakat.

Menurut Farhan, persoalan sanitasi bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas hidup warga. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya kasus diare dan stunting yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

Kelompok yang paling merasakan dampak persoalan tersebut adalah perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian paling rentan dalam lingkungan keluarga.

“Persoalan sanitasi ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Kasus diare dan stunting masih menjadi tantangan yang harus kita selesaikan bersama,” katanya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menetapkan empat kelompok prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni perempuan, anak-anak, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.

Farhan menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada angka statistik semata, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang paling membutuhkan perhatian.

Menurutnya, pendekatan pembangunan yang efektif harus memadukan aspek teknokratis dengan sentuhan kemanusiaan. Program-program pemerintah harus hadir sebagai solusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Program pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada angka dan bantuan semata, tetapi harus benar-benar bermakna bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia mencontohkan bantuan sosial yang selama ini diberikan pemerintah. Menurutnya, bantuan berupa beras maupun uang tidak boleh dipandang hanya sebagai nominal bantuan, melainkan sebagai bentuk kepedulian negara yang membawa harapan bagi masyarakat penerima manfaat.

Dalam upaya menjangkau kelompok prioritas tersebut, Farhan menilai keberadaan Tim Penggerak PKK memiliki peran yang sangat strategis. Jaringan kader PKK yang tersebar hingga tingkat keluarga dinilai menjadi kekuatan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah.

Bahkan, menurut Farhan, meskipun secara regulasi organisasi PKK bersifat pilihan, dalam praktiknya keberadaan PKK telah menjadi kebutuhan yang sulit tergantikan karena kedekatannya dengan masyarakat di tingkat akar rumput.

Karena itu, Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mencari formulasi terbaik untuk memberikan dukungan operasional kepada para kader PKK agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih optimal.

“Kader PKK adalah relawan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Peran mereka sangat besar dalam membantu keberhasilan berbagai program pemerintah,” ujarnya.

Selain persoalan kesehatan dan kesejahteraan sosial, Farhan juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ia mencontohkan pembangunan jalan dan trotoar yang telah dilakukan pemerintah. Infrastruktur yang baik, kata dia, akan kehilangan nilai manfaatnya jika lingkungan sekitar tetap dipenuhi sampah dan terlihat kumuh.

“Jalan dan trotoar bisa dibangun dengan baik, tetapi jika lingkungan masih kotor, maka tetap akan terlihat kumuh,” katanya.

Untuk itu, Farhan mendorong kader PKK agar lebih aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya, terutama melalui pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

Menurutnya, keterbatasan jumlah petugas kebersihan yang ada saat ini membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar upaya menjaga lingkungan dapat berjalan efektif.

“Kolaborasi dengan PKK menjadi kunci agar kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah terus meningkat,” tuturnya.

Hasil sensus kewilayahan yang kini telah dimiliki Pemerintah Kota Bandung diharapkan menjadi dasar yang lebih akurat dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Dengan data yang valid dan terukur, setiap program dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Melalui pendekatan pembangunan berbasis data tersebut, Pemkot Bandung berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mampu menjawab tantangan kota secara berkelanjutan demi mewujudkan Bandung yang lebih sehat, inklusif, dan berdaya saing. *red