Kepuasan Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Jembatan Suramadu - El Jabar

Kepuasan Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Jembatan Suramadu

Opini oleh: Irwan Yudha Lesmana

Kembali, sorot mata publik terarah ke jantung Jembatan Suramadu. Jika sebelum dialihkan kewenangan dan pengelolaannya, mata publik terbelalak membaca temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK), atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dikaji oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Negara DPR RI.

Dalam Ringkasan dan Telaahan atas Ihtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dirilis tersebut, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan jembatan yang menjadi maskot konstruksi terpanjang di Indonesia, masih jauh dari harapan publik terhadap pelayanan jalan.

Kini, setelah kewenangan pengelolaannya digenggam Satuan Kerja Pekaksanaan Jalan Bebas Hambatan Jembatan Suramadu, kembali menguak indikator kinerja pengelolaan jembatan panjang, Jembatan Suramadu, terlihat serius sepenuhnya.

Ini terlihat dari pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan tersebut yang dihentikan hanya dengan bermodal alasan “surat dari pusat” dan “kesalahan lelang” tanpa menguraikannya secara konkrit dan transparan.

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Bab III Bagian Keempat, Pasal 80 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengwasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi, pada huruf (a) disebutkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan huruf (c) berbunyi, tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa dalam menyelenggarakan jasa konstruksi.

Selain itu, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pengadaan barang jasa pemerintah telah mengatur dengan jelas. Lalu, apa yang menyebabkan kontrak pekerjaan Pemeliharaan Rutin Suramadu tahun 2020 dihentikan.

Begitu juga dengan penyelidikan Kejati Jatim atas dugaan korupsi pelaksanaan proyek-proyek jalan nasional yang sempat meminta keterangan tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ruas sepanjang Madura Raya.

Bagi publik yang awam, pertanyaan sederhana tersebut tentu harus dijawab. Sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik dalam pelaksanaan barang jasa pemerintah, maka sudah semestinya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, memberikan keterangan dan informasi yang konkrit dan transparan. Kendati akan mengikis kepuasan pelayanan publik atas penyelenggaraan jalan.

Tak ada cara lain untuk memuaskan pelayanan publik selain mengimplementasikan secara nyata transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dan tata laksana di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang jasa pemerintah. (bersambung)

Categories: Kronik