Komisi V DPRD Jabar Dukung PWI Rebut Kembali Juara Umum Porwanas 2027 di Lampung

Dukungan tersebut disampaikan jajaran Komisi V DPRD Jabar saat menerima audiensi pengurus PWI Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (30/10/2026).

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, mengatakan bahwa secara prinsip DPRD Jabar mendukung penuh kesuksesan kontingen Jawa Barat dalam mengikuti Porwanas 2027. Ia berharap para atlet wartawan Jawa Barat mampu kembali menunjukkan prestasi terbaik dan merebut gelar juara umum.

“Secara prinsip DPRD Jawa Barat mendukung kesuksesan Porwanas 2027 yang akan digelar di Lampung. Berharap kontingen Jawa Barat bisa kembali meraih gelar juara dalam pekan olahraga wartawan ini,” ujar Yomanius.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad, menegaskan bahwa dukungan tersebut akan diperjuangkan secara kelembagaan, termasuk berkaitan dengan fasilitasi keberangkatan kontingen Jawa Barat ke Lampung.

“Kami secara kelembagaan mendukung program kawan-kawan untuk ikut memberangkatkan kontingen Jawa Barat di Lampung. Secara kelembagaan akan kita perjuangkan agar kawan-kawan bisa berangkat,” kata Hasbullah.

Dukungan serupa disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jabar lainnya, Zaini Shofari. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung keikutsertaan PWI Jabar dalam ajang olahraga wartawan tingkat nasional tersebut.

“Secara komitmen kita mendukung penuh Pekan Olahraga Wartawan ini. Jabar harus kembali meraih prestasi yang membanggakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Jabar, Tantan Sulthon Bukhawan, menjelaskan bahwa Porwanas 2027 akan diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Keputusan PWI Pusat menggabungkan kedua agenda tersebut pada April 2027 dilakukan karena jadwal pelaksanaan sebelumnya bertepatan dengan bulan Ramadan.

Tantan mengungkapkan, Jawa Barat memiliki rekam jejak prestasi membanggakan dalam penyelenggaraan Porwanas. Kontingen Jabar tercatat telah empat kali meraih gelar juara umum. Bahkan, tiga gelar juara umum terakhir berhasil diraih secara berturut-turut sehingga Piala Presiden kini berada di PWI Jabar.

“Jawa Barat insyaallah akan menjadi peserta HPN dan Porwanas. Secara prestasi kita itu sudah empat kali juara. Satu kali tahun ’96, yang terakhir tiga kali kita sudah bisa berhasil tiap tahun berturut-turut menjuarai, mendapat Piala Presiden karena juara umum berturut-turut selama tiga tahun,” ungkap Tantan.

Meski memiliki catatan prestasi gemilang, Tantan mengakui bahwa pada penyelenggaraan terakhir kontingen Jawa Barat hanya mampu meraih medali perak. Hasil tersebut menjadi motivasi bagi PWI Jabar untuk kembali merebut kejayaan pada Porwanas 2027 di Lampung.

“Di Lampung ini kita punya cita-cita ingin mengembalikan kemenangan Porwanas yang sudah menjadi kebiasaan mungkin ya di Jawa Barat,” katanya.

Ia berharap semangat mengejar prestasi dalam Porwanas juga sejalan dengan upaya Jawa Barat meningkatkan pencapaian olahraga di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON). Dengan demikian, prestasi olahraga wartawan dapat menjadi bagian dari semangat besar Jawa Barat dalam membangun budaya olahraga dan meraih prestasi di tingkat nasional.

PWI Jabar dan DPRD Bangun Kolaborasi Diskusi Kebijakan Publik

Selain membahas persiapan Porwanas 2027, audiensi tersebut juga menjadi momentum bagi PWI Jabar dan DPRD Jabar untuk membangun kolaborasi melalui program diskusi bersama mengenai berbagai persoalan dan kebijakan publik di Jawa Barat.

Ketua PWI Jabar, Tantan Sulthon Bukhawan, mengatakan pihaknya ingin memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif melalui sejumlah program. Salah satunya dengan membuka ruang diskusi yang menghadirkan anggota DPRD Jabar sebagai narasumber.

Menurut Tantan, pers tidak hanya memiliki tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab memberikan edukasi agar publik memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai kebijakan dan persoalan daerah.

“Salah satu upaya kami untuk sinergitas dengan legislatif, kita tuh ada beberapa program yang nanti akan kita sinergikan dengan teman-teman di DPRD. Salah satunya kita ingin membuka ruang diskusi,” ujar Tantan.

Ia berharap forum diskusi tersebut dapat direalisasikan secara rutin setiap pekan atau melalui agenda berkala yang disepakati bersama.

Melalui forum tersebut, PWI Jabar juga ingin memperoleh informasi secara langsung mengenai berbagai gagasan, kebijakan, serta progres kerja legislatif di Jawa Barat. Informasi itu selanjutnya dapat dikomunikasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media.

Gagasan tersebut mendapat sambutan positif dari Anggota Komisi V DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad. Ia menilai diskusi yang menghadirkan langsung para pelaku dan pengambil kebijakan akan menghasilkan informasi yang lebih akurat karena bersumber dari pihak yang memahami persoalan secara langsung.

“Saya menyambut baik ada program hari Jumat, mengundang mitra, baik dalam hal berolahraga maupun diskusi. Saya kira memang lebih afdol kawan-kawan menggelar diskusi mengundang pelaku, ya. Jadi narasumber ini kan pelaku, pengambil kebijakan langsung,” tutur Hasbullah.

Bahkan, Hasbullah mengusulkan agar forum diskusi tersebut dapat melibatkan lima komisi di DPRD Jabar secara bergiliran sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

“Saya kira itu juga baik, kita untuk melakukan diskursus, ya, agar Jawa Barat ini benar-benar bisa lebih istimewa,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar, M. Lillah Sahrul Mubarok, meminta PWI Jabar turut mengambil peran dalam memperkuat literasi masyarakat, terutama di tengah era disrupsi informasi yang ditandai dengan semakin cepatnya penyebaran informasi melalui berbagai platform digital.

Menurutnya, PWI sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Pers juga diharapkan mampu membantu publik memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan berimbang.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan hubungan kelembagaan antara PWI Jabar dan DPRD Jabar semakin kuat. Lebih dari itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu menghadirkan ruang dialog yang konstruktif, meningkatkan literasi publik, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai kebijakan dan kinerja legislatif di Jawa Barat. (**)