Penanganan Ruas PPK 3.5 Jatim, Sudah Cekak Anggaran Masih Tercekik Potensi ‘Fraud’ Pengadaan
SURABAYA, eljabar.com – Lingkar Pergerakan Multple Data (Link Pemuda) menemukan potensi kecurangan pada paket pengadaan Satker PJN Wilayah III Jatim TA 2021 dan 2022. Potensi kecurangan ini ditemukan berdasarkan indikator-indikator dan dianalisis menggunakan metode yang dikembangkan oleh organisasi anti korupsi.
Koordinator Link Pemuda Arshy Ibnu Al Wahidi mengatakan, metode yang digunakan untuk menganalisa paket pengadaan tersebut menggunakan metode Analisa Potensi Kecurangan.
Metode ini digunakan untuk melihat sejauh mana potensi risiko kecurangan dari paket pengadaan pemerintah. Aplikasi metode ini sudah tersedia dan mudah digunakan sehingga bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan pengawasan masyarakat.
“Semua paket pengadaan diberi bobot skor berdasarkan indikator-indikator. Kita hanya memasukkan data pengadaan ke dalam kolom dan lajur aplikasi,” kata Awied dalam keterangan tertulis yang diterima aplikasi pesan elektronik eljabar.com, pada Senin, 14 November 2022.
Paket pengadaan Satker PJN Wilayah III Jatim TA 2021 menemukan perbandingan nilai kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlampau jauh.
HPS dari 9 paket proyek totalnya sebesar Rp 177,82 miliar, sementara total harga yang ditawarkan pemenang tender sebesar Rp 162,30 miliar. Dengan selisih harga yang terlampau jauh mencapai Rp 16,52 miliar di bawah HPS. Indikator penyimpangan memberikan skor lima. Skor lima merupakan skor tertinggi potensi kecurangan. Ada tujuh indikator yang dipakai dengan skor mulai skala nol sampai skala lima.
“Semakin jauh nilai kontrak di bawah HPS mengindikasikan perencanaan kurang baik dan potensi penyimpangan tinggi. Satu per satu paket proyek diperiksa dengan tujuh indikator, maka tingkat risiko dari potensi penyimpangannya akan diketahui,” ujar Awied, sapaan akrab aktivis mahasiswa Universitas Negeri Jember yang sedang menunggu jadwal wisuda pada tahun 2023. mahasiswa Universitas Negeri Jember
Awied menambahkan, pada TA 2021 paket mana yang paling berisiko tinggi juga terlihat dengan memeriksa per paket proyek. Ada dua paket proyek yang mendapatkan predikat indikasi penyimpangan tertinggi dan terdiri dari, ruas PPK 3.4 Jatim preservasi jalan Surabaya-Waru mendapatkan skor lima dari tiga indikator, skor empat dari tiga indikator dan skor satu dari satu indikator.
Pada TA 2022 kondisi serupa tahun kemarin dialami lagi oleh Satker PJN Wilayah III Jatim. Meskipun terdapat satu paket proyek MYC, namun itu tidak mengubah indikator skor potensi penyimpangan pengadaan.
Data paket pengadaan dari sumber resmi pemerintah pagu anggaran yang dialokasikan untuk delapan paket proyek sebesar Rp 543,24. Sedangkan nilai total HPS sebesar Rp 541,73 miliar. Nilai kontrak delapan paket proyek sebesar Rp 425,80 miliar dan selisih sebesar Rp 115,93 miliar di bawah HPS.
Koordinator Signs Studies Sukarna Sukaryadi membenarkan, metode analisa potensi kecurangan bisa mendeteksi potensi penyimpangan pengadaan.
“Ini berfungsi alat deteksi dan secara metodologi memenuhi standar ilmiah. Tetapi hasilnya tidak bisa digunakan menjadi acuan dan hanya menjadi petunjuk awal. Untuk memastikan penyimpangan melakukan penelusuran lebih jauh dengan tahapan-tahapan yang lebih rigid,” penggalian tutupnya.
Pemantauan eljabar.com melintasi jalan dan jembatan ruas PPK 3.5 Jatim mendapatkan ragam hambatan kepentingan keselamatan jalan. Setelah meneliti data yang terhimpun, akar masalah itu karena kurang anggaran.
Fakta itu terlihat pada penanganan jembatan Okabawes di Kelurahan Dermo, Bangil, Pasuruan. Kerusakan lantai baja jembatan tersebut dibiarkan tanpa penanganan berarti selama bertahun-tahun anggaran. Imbas penanganan yang setengah hati, penyelenggara jalan dituding tidak mampu menopang keselamatan jalan.
PPK 3.5 Jatim Wahyu Wibowo menampik ruas jalan yang dikelola pihaknya tidak memprioritaskan keselamatan jalan. Pendanaan dari APBN, berapapun nilainya akan digunakan semaksimal mungkin untuk menjaga performa layanan jalan.
“Kalau Jembatan Okabawes penangannya yang permanen akan dilaksanakan pada tahun depan dan anggarannya sudah siap. Bahkan tender disarankan pada bulan November sudah naik,” ujar Wahyu melalui sambungan seluler,
Hingga berita ini naik tayang, penanganan di ruas PPK 3.5 Jatim tahun ini dalam penuntasan. Menjelang memasuki penghujung tahun anggaran berbagai kalangan berharap penanganan jalan tidak meninggalkan defect list pekerjaan. (*wn)
