Pengangguran Jadi PR Terbesar Bandung, Farhan Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8 Persen

BANDUNG, eljabar.com – Tingginya angka pengangguran terbuka masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi Kota Bandung. Kondisi tersebut kini menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun arah pembangunan beberapa tahun ke depan, seiring upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grandia, Kamis (09/04/2026).

Dalam forum yang dihadiri unsur pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat tersebut, Farhan mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung saat ini masih berada di angka 7,44 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, daya beli warga, hingga laju pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini pekerjaan rumah yang sangat berat. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Bandung bisa mencapai 7 hingga 8 persen dalam tiga tahun ke depan,” ujar Farhan.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Bandung menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi unggulan yang selama ini menjadi identitas Kota Bandung. Di antara berbagai sektor tersebut, industri fesyen menjadi perhatian utama.

Farhan menilai Bandung memiliki modal besar untuk kembali menjadi pusat industri fesyen nasional. Selama puluhan tahun, Bandung dikenal sebagai kota kreatif yang melahirkan berbagai tren mode, pelaku usaha kreatif, hingga produk-produk lokal yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

“Bandung harus kembali ke jati dirinya sebagai kota fashion. Ini sektor yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Selain sektor ekonomi kreatif, pemerintah juga menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur sebagai salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. Farhan mengakui kondisi jalan di Kota Bandung saat ini memerlukan perhatian serius.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Bandung, tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya berada di atas 95 persen, kini kondisinya mendekati 90 persen.

Artinya, terdapat sekitar 10 persen ruas jalan atau kurang lebih 150 kilometer yang masuk kategori rusak berat dan membutuhkan penanganan segera.

“Biasanya kemantapan jalan berada di atas 95 persen. Sekarang mendekati 90 persen. Ini berarti ada sekitar 150 kilometer jalan yang harus segera diperbaiki,” ungkapnya.

Sebagai langkah percepatan, Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk program perbaikan jalan. Pekerjaan akan dimulai dalam waktu dekat dengan fokus awal pada 17 ruas jalan prioritas yang dinilai memiliki tingkat kerusakan paling signifikan.

Program tersebut akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar proses perbaikan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

“Dalam satu hingga dua bulan ke depan kita akan bergerak bersama pemerintah provinsi untuk percepatan perbaikan sekaligus beautifikasi jalan di Kota Bandung,” jelas Farhan.

Meski demikian, Farhan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan pengangguran. Ia menilai program padat karya yang selama ini dijalankan pemerintah hanya mampu menjadi solusi sementara.

Menurutnya, solusi jangka panjang harus diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan dunia usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.

“Kunci utamanya adalah investasi. Dari investasi akan muncul lapangan usaha baru, kemudian kita lakukan pencocokan antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyoroti fenomena meningkatnya jumlah pendatang usia produktif yang datang ke Kota Bandung untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan data Laci RW yang telah direkomendasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terdapat sekitar 150 ribu pendatang usia produktif yang tinggal di Kota Bandung.

Farhan menilai kondisi tersebut tidak boleh dipandang sebagai beban, melainkan peluang yang harus dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat.

Ia mendorong para pendatang untuk segera mengurus administrasi kependudukan agar memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah, termasuk pelatihan kerja dan layanan ketenagakerjaan.

“Kalau mereka memiliki KTP Kota Bandung, peluang untuk mendapatkan pelatihan maupun akses pekerjaan akan lebih terbuka. Karena itu kami mendorong mereka segera mengurus administrasi kepindahan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyatukan berbagai aspirasi sekaligus merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan kota yang terus berubah.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Edwin juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung sekaligus mengawal berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemkot Bandung. DPRD, kata dia, siap menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis demi memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, melaporkan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2026 merupakan tahapan penting dalam penyusunan arah pembangunan Kota Bandung untuk tahun 2027.

Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat, tercatat sebanyak 3.452 usulan pembangunan telah masuk ke dalam sistem. Dari jumlah tersebut, 3.269 usulan telah disetujui, sementara 152 usulan lainnya dikembalikan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Adapun total pagu indikatif yang disiapkan mencapai sekitar Rp154 miliar.

“Seluruh usulan saat ini masih dalam tahap verifikasi akhir dan akan menjadi bagian dari berita acara kesepakatan Musrenbang tingkat kota,” jelas Anton.

Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2026 diikuti sekitar 360 peserta dari berbagai unsur. Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan utama Kota Bandung, mulai dari pengangguran, infrastruktur, hingga peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Bagi Pemkot Bandung, keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi sejauh mana pembangunan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadirkan harapan baru bagi masa depan Kota Bandung. *red