Hukum

Pungli Perizinan Sektor ESDM, Kadis LH Jatim Ditahan

SURABAYA, eljabar.com —- Mantan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Nurkholis, setelah ditetapkan sebagai tersangka pungli perizinan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja mengatakan, penetapan tersangka berkaitan dengan jabatan Nurkholis saat menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode bulan Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2025.

“Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi atau pungli dalam proses pengajuan penerbitan perizinan pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur,” kata Punia di Kejati Jatim, Surabaya, Senin (16/11/2026) malam.

Punia melanjutkan, penetapan tersangka baru ini merupakan pengembangan penyidikan Kejati Jatim menyusul empat orang tersangka sebelumnya yakni, Kepala Dinas ESDM Jatim Agustus 2024-2026 Aris Mukiyono, Kabid Pertambangan Dinas ESDM Jatim almarhum Oni Setiawan, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan, serta Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim Ertika Dinawati.

“Berdasarkan fakta-fakta perkembangan penyidikan NK menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Dinas ESDM Jatim serta memerintahkan dua orang Kabid, masing-masing almarhum Oni Setiawan dan Ertika Dinawati, untuk meminta sejumlah uang di luar tarif resmi kepada setiap pemohon izin,” urai Punia.

Dari praktik culas tersebut Nurkholis, kata Aspidsus Kejati Jatim, meraup hingga sebesar Rp1.238.500.000. Uang panas ini disasar Nurkholis dari tujuh pemohon izin yang mencapai Rp1.105.000.000. Besaran pungutan liar per pemohon bervariasi, yakni antara Rp50 juta sampai Rp487 juta. Sementara dari bidang geologi Nurkholis berhasil mengantongi Rp133.500.000 berasal dari 28 pemohon.

Punia menegaskan, penyidik menemukan modus pemerasan yang dilakukan oleh Nurkholis dan anak buahnya. Meskipun dokumen persyaratan sudah lengkap, para pemohon sengaja dipersulit dengan berbagai dalih sehingga permohonan yang diajukan dilampiri sejumlah uang pelicin.

“Kalau suap, antara yang memberi dan diberi sama-sama punya kepentingan. Kalau yang pemerasan meskipun semua lengkap (persyaratan-red), tapi izin tidak dikeluarkan dengan bermacam-macam alasan,” tegasnya.

Karena itu, para pemohon mau tidak mau merogoh sakunya lebih dalam karena tersangka meminta uang dengan cara memaksa.

“Setelah uang diterima baru izin dikeluarkan,” pungkas Punia.

Di hadapan penyidik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) itu mengakui telah memberi perintah langsung kepada para kepala bidang di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur menarik pungli dari para pemohon sesuai fakta di Berita Acara Pemeriksaan.

Saat ini Nurkholis resmi ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejati Jatim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026. (Wan)

 

Show More
Back to top button