SUMEDANG, eljabar.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga menemui korban tanah longsor Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung yang berada di Pos Pengungsian Taman Burung Perumahan SBG, Jumat (22/01/2021).
Menteri mengawali kunjungannya dengan meninjau Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) didampingi Bupati H Dony Ahmad Munir beserta Istri Hj Susi Gantini dan Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia Praratya Kamil.
Di sana rombongan berdialog dengan para perempuan dan anak yang hadir, menanyakan kebutuhan apa saja yang diperlukan, khususnya oleh perempuan dan anak di pengungsian.
Menteri P3A RI juga mengobrol dengan seorang anak bernama Abiyu (9) yang bercita- cita menjadi TNI.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia Kamil menyerahkan bantuan kepada warga yang secara simbolis diterima oleh Bupati dan Ny. Ooy sebagai perwakilan pengungsi. Sementara Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir memberikan bantuan kepada para petugas di lapangan yang diwakili oleh Bapak Ade dari Tagana. Adapun bantuan dari Kementerian P3A RI diserahkan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Indra Gunawan kepada perwakilan korban bencana.
Menteri P3A I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan, ia hadir ke Cimanggung untuk memastikan situasi di lapangan sesuai dengan amanat Undang-undang terutama penanganan korban bencana dari kalangan perempuan dan anak-anak.
“Kalau kita melihat mandat Undang-undang tentang bencana bahwa perempuan, ibu hamil, anak-anak, dan disabilitas merupakan kelompok rentan yang harus diprioritaskan dalam mitigasi bencana ini,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas gerakan pendampingan yang menurutnya sudah baik dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Sumedang.
“Luar biasa saya melihat pendampingannya. Artinya di setiap pos ini bagaimana memberikan ruang yang aman, nyaman kepada perempuan dan anak di tempat pengungsian,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, di titik-titik pengungsian mengupayakan kerja sama dengan daerah untuk membangun Pos Ramah Perempuan dan Anak.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, Ibu Gubernur dan Kementrian PUPR bagaimana di tempat pengungsian ini bisa benar-benar memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak,” tuturnya.
Di dalam situasi yang sulit ini bagaimana kita memaksimalkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menjamin keselamatan serta kenyamanan warga.
“Pola-pola itu sudah diterapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi kekerasan seksual. Toilet perempuan dan laki-laki itu terpisah. Demikian juga penerangan di lokasi-lokasi lainya sehingga memberikan rasa yang aman bagi anak dan perempuan yang ada di tempat pengungsian,” ucapnya.
Ia juga ingin pihak kementerian dan lembaga turut memperhatikan keperluan warga berkaitan dengan kebutuhan spesifik di samping kebutuhan pokok sehari-hari.
“Kita sangat paham sekali memang kebutuhan pokok sangat dinantikan. Tapi kami ingin mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan spesifik yang dibutuhkan kaum perempuan dan anak di lokasi pengungsian sebagai pioritas kami. Tentunya kami tidak akan bisa mengeksekusi sendiri. Jadi kami koordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait,” tandasnya.
Di hadapan Menteri P3A Bupati Dony menerangkan, Pemda sudah menyiapkan skema bagi para pengungsi ke depannya setelah masa tanggap darurat selesai sampai masa transisi sebelum menempati tempat tinggal yang baru.
“Pertama bagaimana para pengungsi tinggal dulu di hunian sementara. Nanti kita sewakan sebelum menempati hunian yang permanen,” terangnya.
Untuk 131 KK yang ada di Zona Merah, lanjut Bupati, ada dua skema yakni pertama dengan memusatkan pengungsi di lahan tanah kas desa atau kedua dengan menempati perumahan yang sudah ada di Pamulihan.
“Pertama di Desa Tegalmanggung di tanah kas desa. Kedua langsung menempati perumahan yang bersubsidi di daerah Pamulihan Desa Haurngombong yang sudah lengkap Fasum Fasosnya,” ujarnya.
Ia juga megaku terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk merealisasikan skema yang kedua.
“Kami lebih merekomendasikan dengan memberikan uang dan langsung membeli rumah di perumahan supaya cepat pindah. Total dibutuhkan Rp. 19 milyar untuk 131 KK yang berada di Zona Merah itu,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, bantuan dari Pemerintah Pusat biasanya membangunkan rumah yang tentunya akan membutuhkan waktu lebih lama.
“Ini yang mau kami matangkan dengan meminta bantuan ke BPBD Provinsi agar skema kami ini dipakai oleh Pusat sehingga bisa mempercepat relokasi warga. Karena kalau membangun dari awal akan memerlukan waktu yang lama,” tandasnya. (Abas)
