Kasasi Dikabulkan MA, Progres Pembangunan Bendungan Bagong Meningkat - El Jabar

Kasasi Dikabulkan MA, Progres Pembangunan Bendungan Bagong Meningkat

Trenggalek, eljabar.com – Pasca satu berkas kasasi yang diajukan Penggugat I Kepala BPN/ATR Trenggalek dan Penggugat II Kepala BBWS Brantas dikabulkan Mahkamah Agung, pelaksanaan pembangunan Bendungan Bagong yang terletak di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Trenggalek mulai terlihat menggeliat.

Meskipun menyisakan 3 berkas kasasi yang belum berkekatan hukum tetap, namun aktifitas proyek strategis nasional tersebut makin memperlihatkan progres yang signifikan.

IMG 20210423 WA0026

PPK Pegadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Brantas Deny Bayu Prawesto menjelaskan, untuk proses pembayaran ganti untung berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor 704 K/Pdt/2021 yang membatalkan putusan PN Trenggalek Nomor 84/Pdt.P/2020/PN, masih akan disosialisasikan kepada warga terdampak.

Oleh karena itu, kata Deny, pihaknya akan menyampaikan kepada warga terdampak dua opsi pembayaran. Jika putusan tersebut disetujui oleh warga terdampak maka pembayarannya dilaksanakan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

“Jika tidak setuju maka pembayarannya melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Trenggalek,” imbuh Deny melalui pesan singkat, Rabu (21/04/2021).

IMG 20210423 WA0025

Kendati demikian, sejumlah warga terdampak masih belum bisa menerima sepenuhya putusan kasasi MA tersebut. Hal ini terungkap dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Bendungan Bagong di balai desa Sumuruh.

Perwakilan warga, Lukman Hakim mengungkapkan keberatannya dan masih menunggu realisasi janji Bupati Trenggalek, Mohammad Nur Arifin.

Saat sosialisasi penetapan lokasi beberapa waktu lalu, Gus Ipin, sapaan akrab Bupati Trenggalek, mengatakan bahwa harga tanah untuk Bendungan Bagong nilainya lebih besar tiga kali lipat dari harga tanah untuk Bendungan Tugu.

“Tanah di sini lebih subur dan produktif dibandingkan dengan Ngelinggis,” kata Lukman, menirukan ucapan Gus Ipin.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Trenggalek, Ramelan. Harga sebesar Rp10 juta per meter persegi bukanlah harga yang wajar.

“Harga tanah di Trenggalek saja tidak ada yang sampai sebesar itu,”ujar Ramelan.

Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Trenggalek, Abraham Amrullah mengungkapkan bahwa dari empat berkas kasasi untuk 57 bidang tanah yang baru diputus oleh MA baru satu berkas.
“Masih ada tiga berkas yang belum diputuskan oleh Mahkamah Agung,” terang Abraham Amrullah.

Salinan putusan MA tersebut, menurut Amrullah pasti disampaikan kepada para pihak setelah PN Trenggalek mempelajari isi putusan secara detail dan salinannya sudah di tangan juru sita unuk proses eksekusi.

IMG 20210423 WA0024

Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bagong Nur Fatoni menjelaskan, penentuan harga ada pada Kantor Jasa Penilai Pubik (KJPP). Pihaknya hanya berwenang menyampaikan harga appraisal lahan milik warga.

“Pelaksana pengadaan tanah hanya bisa melakukan pendataan bidang tanah yang belum maupun yang sudah diappraisal dan segera diumumkan kepada warga,” kata Fatoni.

Sampai tahap kedua saat ini, Fatoni menuturkan masih terdapat 14 bidang tanah masih dalam proses, 10 bidang tingggal menunggu appraisal dan 4 bidang perlu penyelesaian secara teknis.

“Total tanah seluruhnya ada 140 bidang,” terang Fatoni singkat. (*wn/red)

Categories: Nasional